Ciutnya nyali Pemerintah kita

Ternyata kata-kata SBY ketika memberikan keterangan terhadap insiden Monas yang terjadi disaat perayaan lahirnya Pancasila yang dilakukan oleh kawan-kawan pasukan berjubah putih terhadap sekelompok orang yang bernama aliansi Kebangsaan yang mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah ternyata berbeda yaitu negara boleh kalah dan terbukti.

Hanya gara-gara pernyataan dari seorang komandan ( atau lebih dibilang komandan ayan sayur )yang juga pernah menjadi aktivis LBH yang mengatakan bahwa polisi boleh menangkap beliau jika pemerintah sudah membuat surat keputusan pembubaran ahmadiyah dan jangan ganggu anggotanya, pertama setelah beliau menyatakan tersebut penulis Cuma mesem-mesem dan terbukti anggotanya ditangkapi oleh Polisi dengan kekuatan penuh, tapi orang ini sepertinya kayak ayam sayur dan sedikit pengecut dengan menghilang, namun tiba-tiba kemarin (9/6-2008) datang dengan menggunakan taksi ke halaman Polda Metro Jaya.

Yang membuat penulis agak sedikit heran dan bingung, kok bisa-bisanya dalam satu hari yaitu pada hari senin tanggal para kelompok yang mengaku berpaham dan berideologi Islam tetapi tidak tahu penerapannya seperti yang dialami FPI berdemo besar-besaran di depan Istana tiba-tiba dikalangan pejabat negeri ini langsung keluar surat keputusan bersama tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung Republik Indonesia yang melarang ajaran ahmadiyah berkembang di negara ini, dan berkat surat ini sang komando laskar langsung meluncur ke halaman Polda tanpa dosa.

Kemana bukti nyata dari kata-kata sang Presiden dalam pernyataan persnya agak sedikit geram dengan menunjukkan bahasa tubuhnya kok bisa-bisanya dikalahkan dengan ormas-ormas yang sebenarnya pemerintah bisa lawan bukan sekedar gertak sambal saja. Menurut penulis apa yang dilakukan oleh para pembantu presiden ini membuat SKB adalah sebuah perhatian atau ingin dianggap mencari muka agar rakyat masih mengakui pemerintah ini masih ada yang jelas-jelas sudah tidak bisa bertahan lagi.

Sebenarnya adakah yang salah dengan ahmadiyah ? kalau menurut penulis apa yang dilakukan oleh ajaran ahmadiyah adalah hal yang wajar (bagi penulis..terserah anggapan orang) mungkin cara penerapannya saja yang mungkin dimata sebagian orang agak janggal, lagipula penulis heran kalau kita lihat soal insiden di Monas dimana nama ahmadiyah dibawah-bawah padahal jelas sekali Aliansi Kebangsaan berdemo di kawasan Monas untuk memperingati hari lahirnya.

Pemerintah dalam hal ini menurut penulis agak sedikit ganjil, kenapa? Kok bisa bersamaan antara pemberitahuan sikap pemerintah lewat SKB dengan datangnya Munarman ke halaman Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri, jangan – jangan analisa penulis menyatakan bahwa pemerintah dengan pihak munarman sudah ada deal-deal tertentu sehingga gampang sekali sosok pengacara cap sayur ini pada hari pertama polisi melakukan razia dan penangkapan besar-besaran di Petamburan hingga saat sang pengacara tiba di halaman Polda tidak ada kontak tetapi bisa bersamaan juga dengan tertibnya SKB ini, bukankah ini menjadi pertanyaan apalagi dikaitkan dengan ucapan Presiden yang mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah, kalau sudah seperti ini dengan terbitnya SKB masih adakah negara dikatakan tidak boleh kalah ?

Lagipula pemerintah melakukan tindakan bunuh diri kenapa penulis bilang seperti itu karena kita tahu ada pasal di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dimana dalam pasal tersebut adalah bahwa negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk dan menyakini apa yang menjadi agamanya, kalau konteksnya sudah seperti ini dimana posisi negara dalam menjamin kebebasan dari warga aliran ahmadiyah dalam menjalankan kegiatannya dalam hal ajaran agama jika mengacu pada isi pasal 29 UUD 1945 itu?

Kalau memang pemerintah dengan halus atau dengan keras ingin menghentikan kegiatan dari warga Ahmadiyah, hapuskan dulu semua isi dari pasal 29 UUD 1945 yang ada saat ini, kalau itu sudah dihapuskan oleh Pemerintah dan tentunya dengan restu serta rekomendasi dari rakyat bolehlah pemerintah menghentikan bahkan menyeret para pengikut ahmadiyah ke pengadilan, kalau itu belum bisa dihapuskan oleh negara jangan berani membuat keputusan yang nantinya akan menohok pemerintah dan bersikap antipati serta diskrimanasi terhadap agama lain, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah beranikah Pemerintah Republik Indonesia dibawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta kabinetnya yang terkabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu menghapus Pasal 29 UUD 1945..berani tidak !!!!

Pengumuman BBM : Di Mana Kau Presiden RI..ngumpet ya ?

Walaupun banyak ditentang oleh semua lapisan masyarakat terutama mahasiswa sampai turun ke jalan besar-besaran akhirnya Pemerintah menaikkan juga harga minyak yang selama ini di subsidi yaitu mulai tanggal 24 Juni 2008 pkl.00.00 Waktu Indonesia Barat, Premium dengan harga Rp.6,000 kemudian Solar dengan harga Rp.5,500 dan minyak tanah Rp.2,500.

"Kita cari akal yang lain untuk tidak buru-buru menaikkan,"
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

Tetapi setelah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak ini ada dua kampus yang menggelar aksi tersebut di depan kampus mereka yaitu kawan-kawan dari Universitas Nasional, Jakarta Timur dan Universitas Kristen Indonesia-Jakarta, walaupun sempat terjadi kejadian yang menurut penulis polisi terlalu lebay dalam mengamankan tempat mereka bertugas.

Kita hanya bisa pasrah saja dengan kenaikan harga minyak ini, kita bisa pahami bagaimana kesulitannya pemerintah dalam mensejajarkan harga kebutuhan minyak kita dengan kebutuhan minyak dunia, penulis bukan mendukung kebijakan pemerintah justru penulis dalam kehidupan sehari-hari sama seperti rakyat yang terus memikirkan besok apakah bisa makan dengan kondisi saat ini, tapi apa salahnya pemerintah melihat lagi bagaimana kondisi rakyat sekarang dimana harus menunggu selama hampir 12 jam di depot hanya untuk mendapatkan 1-2 liter minyak tanah, belum lagi di luar pulau Jawa yang nasibnya tidak jauh beda dengan nasib para penunggu minyak tanah, bahkan berhari-hari.

Tetapi yang ada mengganjal dalam hati penulis ketika pengumuman itu berlangsung dan di jadikan Breaking News di stasiun televisi yaitu DI MANA PRESIDEN BERADA ? bukankah seharusnya Presiden Republik Indonesia Yang Mulia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang mengumumkan dan menjelaskan kepada rakyat Indonesia kenapa Indonesia harus menaikkan harga bahan bakar minyak, KENAPA Menteri Keuangan Republik Indonesia Yang Mulia Ibu Sri Mulyani, dan kenapa juga pengumuman itu berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia kawasan Lapangan Banteng BUKAN di Istana Negara Kawasan Medan Merdeka ?

“ Dengan sangat berat dan terpaksa pemerintah menempuh opsi mengurangi subsidi BBM “
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono
( Sabtu 24/5-2008 )

Menurut analisa awam penulis, Presiden sudah kehilangan pamornya sehingga supaya tidak hilang dan terperosok pamornya di depan rakyat atau konstituennya yang rata-rata orang miskin yang tahun 2004 memilihnya sebagai RI1 dan RI2 lebih baik bersembunyi dan duduk manis didepan televisi menyaksikan dan mendengarkan komunikasi politik dari pembantunya mungkin ditemani secangkir kopi hitam atau teh manis dengan sepiring kacang goreng atau pisang goreng, karena kalau sampai Presiden yang memberikan pernyataan, itu berarti Presiden menelan ludah sendiri karena pada tahun 2005 ketika krisis minyak dunia seperti sekarang Presiden secara terbuka dan direkam oleh sejumlah pihak termasuk wartawan cetak dan televisi serta online ( silakan kawan-kawan wartawan, buka kembali isi kaset yang anda rekam dan beritahu masyarakat luas melalui kaset itu apa yang terucap oleh SBY dari mulutnya ketika memberikan pernyataan soal isu harga minyak dunia naik ) yang mengatakan bahwa bahan bakar minyak di Indonesia TIDAK AKAN naik, tetapi kenyataan sekarang ? apakah ini sifat dari seorang pemimpin ?

BBM sudah naik itu berarti program Bantuan Tunai Langsung Plus- BLT Plus segera keluar dengan dana satu keluarga dihargai Rp.100,000 untuk satu bulan selama setahun dan ditambah beras serta kebutuhan pokok lainya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah efektif dana itu untuk kebutuhan sehari-hari rakyat miskin bila kita bandingkan dengan kebutuhan yang ada diluar rumah mereka, sementara pemerintah berasumsi dengan adanya BLT jilid dua rakyat akan semakain terbantu, masalahnya adalah bagaimana kalau data yang digunakan pada BLT jilid satu berbeda jauh dengan keadaan sekarang, dimana mungkin yang kemarin menerima sekarang sudah meninggal atau sudah pindah, lalu kemana itu dana untuk orang yang sekarang mungkin sudah meninggal atau pindahan apakah disimpan dalam kas negara atau masuk kantong pegawai pos ? sementara jumlah rakyat miskin baru semakin hari dalam hitungan jam semakin bertambah

Menurut penulis, apa yang dilakukan oleh pemerintah sepertinya hanya bersifat (maaf) hangat-hangat tahi ayam dimana tiga bulan awal saja kegiatan ini berlangsung dan direkam oleh kalangan media, dan para pemimpin bangsa ini bangga bisa menyelamatkan nasib rakyat miskin, tetapi bagaimana dengan tiga-bulan setelah itu apakah masih seperti tiga bulan diawal ?

Memang yang dibutuhkan rakyat terutama kaum miskin dan papa adalah mereka bisa mendapatkan kebutuhan mereka terutama sembako dengan layak dan terjangkau, bukan seperti saat ini dimana semua kebutuhan mahal dan kalaupun ada bantuan misalnya beras raskin, kondisi dari beras itu tidak sesuai dengan kondisi beras yang sebenarnya malahan yang ada kondisi beras yang sangat tidak wajar untuk di konsumsi walaupun itu sering dibantah oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Apakah program pemerintah jilid kedua ini akan lancar dan mencapai sasaran walaupun sejumlah daerah ada yang menolak kebijakan dari pusat ini melihat pengalaman dari jilid satu yang tidak mencapai sasaran ? kita lihat saja perkembangannya apakah rakyat miskin di negara ini sudah berkurang hingga tidak ada lagi karena program ini yang tepat sasaran atau malah makin banyak rakyat miskin baru dalam hitungan jam-nya di negara ini.

Dan catatan buat para aparat yang selalu menjaga garis depan dan selalu berhadapan satu lawan satu setiap rekan-rekan mahasiswa berdemo dan tentunya para komandan lapangan INGAT !!! Baju dinas anda, Celana cokelat dinas anda, sepatu dan kaus kaki anda, mobil dan motor patroli, HT, pentungan, pistol dan peluru termasuk senapan Gas Air mata itu anda dapat DARI UANG RAKYAT termasuk mahasiswa yang membayar pajak, jadi JANGAN CARI MUKA !!! kita sama – sama tahulah anda sebenarnya juga menolak kebijakan yang dikeluarkan dari panglima tertinggi anda, tapi karena tugas negara yang mewajibkan anda tegas, tapi TOLONG !! Hargailah Demokrasi dan kegiatan apresiasi dari kawan-kawan mahasiswa terhadap suatu isu, jangan asal main tangkap, pelintir leher mahasiswa, sekarang kalau ternyata yang anda pelintir adalah anak dari komandan anda atau anak dari kawan anda atau anak anda dipelintir oleh kawan anda bagaimana penjelasan anda ?

Negara ini Belum Bangkit dan Merdeka dari arti sebenarnya di lapangan dan dimata masyarakat miskin dan kaum papa….

SBY-JK, Apa Kerja Kalian untuk Rakyat !

Tidak terasa satu tahun menuju tahun 2009 tinggal menghitung enam bulan lagi, memangnya ada apa di tahun 2009 ini ?

Tahun 2009 adalah tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada dilingkungan Istana Merdeka, yang digunakan sebagai tempat kerja dan tempat tinggal karena akan diisi oleh seseorang yang telah dipilih oleh 224 juta jiwa penduduk Indonesia termasuk beliau dan keluarga melalui pesta demokrasi yaitu Pemilu.

SBY-JK..Apa kerja Kalian untuk rakyat? Mungkin itu pertanyaan yang ada dibenak penulis ketika melihat nasib bangsa ini terutama rakyatnya yang tidak menentu dari hari ke hari. Kita bisa lihat di koran selalu ada saja rakyat yang merasa didiskriminasikan terutama dalam hal ekonomi.

Anda semuanya tentu ingat tentang berita kematian seorang ibu beserta anak-anaknya diatas tempat tidur dirumahnya di Makassar karena tidak ada dana untuk membeli makanan untuk dimakan, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pemerintah kota Makassar walaupun pihak Pemda berkelit dengan menuduhkan sang suaminya yang tidak bisa menjalankan perannya sebagai kepala keluarga karena sering mabuk-mabukkan, tetapi bagaimana suami bisa menjalankan sebagai kepala keluarga kalau dalam mencari nafkah saja susah karena tuntutan kebutuhan yang mau dipenuhi harus di naikkan oleh pemerintah..itu berarti kesalahan ada di pemerintah tidak bisa melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

Belum lagi ada tiga ibu di Pulau Jawa dengan tega dan meyakinkan meracun diri bersama anak mereka karena ya seperti di Makassar tidak mampu lagi bertahan hidup dengan situasi ekonomi rumah mereka bersaing dengan ekonomi diluar rumah mereka..

SBY-JK..Apa Kerja Kalian Untuk Rakyat…?Naiknya harga kebutuhan pokok dan juga langkanya bahan bakar minyak dalam hal ini minyak tanah membuat sebagian keluarga harus hidup dengan super sangat sederhana, untuk makan saja mereka harus berhemat bahkan harus makan nasi aking, sampai ada calon presiden yang mengatakan didepan rakyat kecil dan ditayangkan serta direkam oleh sejumlah wartawan bahwa nasi aking itu enak walaupun itu diralat.

Belum lagi banyaknya buruh pabrik dan karyawan yang di PHK secara sepihak dengan alasan tidak untungnya usaha perusahaan tempat buruh dan karyawan ini bekerja, tetapi hak-hak dari karyawan dan buruh ini setelah di PHK tidak pernah diberikan bahkan ditinggal begitu saja oleh pemilik saham perusahaan itu.

SBY-JK…Apa Kerja Kalian Untuk Rakyat..? disaat pemimpin bangsa ini meneriakkan lawan korupsi tetapi masih banyak koruptor berkeliaran diluar sana yang membawa uang yang seharusnya untuk rakyat miskin tanpa ada usaha ditangkap dan diadili. Kemudian adanya kerusakan alam yang dibuat oleh perusahaan yang pemiliknya masuk dalam list orang terkaya di Indonesia versi majalah ekonomi internasional, tetapi pemerintah malah kemayu membiarkan perusahaan ini tidak menepati janjinya untuk ganti rugi malah menyuruh pemerintah yang menggantinya dengan alasan perusahaan ini tidak punya dana lagi (?), dan jangan salah bila sekarang ini banyak praktek-praktek atau maraknya industri pornografi termasuk makin banyaknya PSK, Gigolo, yang hasilnya mereka dapat dari para pejabat dan orang berduit karena ya itu tadi derasnya aliran dana korupsi dan juga tuntutan kebutuhan perut dan dapur sehingga banyak wanita dan pria Indonesia mulai dari usia produktif sudah harus memikirkan nasib dapur ibunya dan kebutuhan perutnya dengan cara yang seperti yang penulis tuliskan di atas.

SBY-JK..Apa Kerja Kalian Untuk Rakyat… ?Banyak siswa sekolah lanjutan dan menengah yang pusing ketika memasuki tahun terakhir mereka karena harus dituntut lulus dengan angka tertentu yang dikeluarkan pemerintah secara sama rata dari ujung sumatera hingga ujung papua tanpa melihat bagaimana potensi anak itu bisa atau tidak mengerjakan dan memahami dari soal yang diberikan pada saat ujian dengan pada saat belajar sehari-hari di sekolahnya.

SBY-JK apa kerja kalian untuk rakyat… mungkin itulah kesimpulan yang ada untuk bertanya kepada mereka berdua yang tahun 2004 terpilih secara meyakinkan oleh 220 juta jiwa rakyat Indonesia untuk menggantikan RI 1 sebelumnya yaitu Megawati Soekarnoputri.

Karena selama duet pemimpin ini memimpin negara ini pengamatan penulis tidak ada kejutan yang sangat fantastis terutama berkaitan dengan rakyat kecil, yang ada hanya bergerak di tempatnya saja atau kalau boleh mengutip ucapan sang mantan RI 1 mbak Mega mengatakan bahwa negara ini adalah negara poco-poco dimana ada satu kemajuan tetapi dilain pihak malah mengalami kemunduran dan itulah yang terjadi.

Apakah sampai ujung berakhirnya duet ini memimpin negara ini sampai ada penggantinya, duet ini bisa mengangkat rakyat jelata untuk bisa hidup mapan dan angka kemiskinan menurun atau bertambah ? hanya mereka berdua yang tahu…

SBY-JK…Apa Kerja Kalian untuk Rakyat ! ( bersambung )

Kalla: Banyak yang Muak..Emang betul sich !!

Judul diatas penulis kutip dari sebuah harian pagi oplah nasional dengan sedikit penambahan dari penulis, judul tersebut terkait dengan keluhan sang RI 2 yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tentang anak buahnya atau kader partainya harus check-in di Hotel Prodeo atas pesenan KPK karena kasus korupsi.

Pernyataan itu terlontar oleh JK ketika memberikan pengarahan dalam acara Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di sebuah hotel di Jakarta hari Jumat (2/5) lalu. Menurut JK dalam paparannya mengatakan bahwa Partai Golkar tidak akan serampangan membela kadernya yang dituduh berbuat korupsi.

“ Sebab,Partai Golkar bukan benteng korupsi di Indonesia. Partai Golkar juga komponen bangsa yang harus ikut memerangi korupsi “ Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla.

Pernyataan Kalla soal banyak yang muak melihat Partai Golkar kalau menurut penulis ada benarnya karena siapa yang tidak kenal dengan yang nama Partai Golkar ini pada jaman dinasti cendana, rajanya pemerintahan setiap orang yang ada dinegara ini ingin sukses harus masuk di Partai Golkar kalau tidak jangan harap bisa menduduki posisi yang strategis atau basah, setiap pemilu semua rakyat Indonesia yang sudah berusia 17tahun ke atas atau sudah menikah harus memilih partai Golkar, walaupun sistem pemilu ini Jujur, Adil dan Rahasia dan tidak tahu bagaimana sistemnya pasti suara Golkar selalu juara bahkan mereke bisa tahu siapa misalnya PNS yang tidak milih partai ini, maka besoknya dia sudah dipecat jadi PNS begitu juga karyawan swasta.

Bahkan pada tahun 1998, ketika ratusan ribu mahasiswa se-Jabodetabek berkumpul di komplek DPR Senayan untuk menuntut reformasi (walaupun sudah 10 tahun tetapi arti dan makna nyata dari reformasi itu belum nampak) dimana salahsatu dari beberapa point reformasi adalah pembubaran Partai Golkar walaupun point dari reformasi itu tidak terlaksana hingga sekarang.

“ Bagaimana caranya agar tidak dituduh korupsi dan dipenjarakan, ya, tidak usah berbuat KKN. Hanya itu satu-satunya cara. Tidak ada cara lain untuk menghindari penjara “ Jusuf Kalla.

Berdasarkan catatan, kader Golkar yang harus berurusan dengan aparat hingga dipesankan kamar khusus di Hotel Prodeo ada enam orang yaitu Syaukani Hasan Rais dengan jabatan Bupati Kutai Kertanegara dengan kasus Korupsi pembebasan lahan untuk bandar Loa Kulu Kutai Kertanegara, seluas 256 hektar, kemudian Antony Zeidra Abidin dengan jabatan Wakil Gubernur Jambi periode 2005-2010 dan sebelum menjabat Wagub menjadi anggota DPR periode 2004-2009 Daerah Pemilihan Jambi, terkena kasus dana aliran Bank Indonesia, lalu ada Hamka Yandhu anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 bersama dengan Antony terkait dengan aliran dana Bank Indonesia, kemudian Saleh Djasit Anggota DPR dari daerah pemilihan Riau terkait kasus pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran ketika masih menjabat Gubernur Riau periode 1998-2004, kemudian sang Ketum PSSI yang tidak mau lengser walaupun sudah ditampar dua kali oleh FIFA dan AFC untuk diulang pemilihan ketum yang baru, siapa lagi dan siapa bukan Nurdin Halid, beliau tersandung Korupsi dana distribusi minyak goreng, dan yang terakhir adalah Adiwarsita Adinegoro Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat III ini tersangkut kasus korupsi dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Memang benar ada pendapat beberapa pakar politik terhadap partai yang dipimpin RI 2 ini, kalau pemimpinnya seorang politikus sejati partainya tidak akan mungkin melakukan korupsi tapi kalau pemimpin partainya berasal dari kalangan ekonom atau saudagar besar kemungkinan anak buahnya berkorupsi pasti ada dan itu sudah terjadi setidaknya takaran porsi kader partai ini yang menginap di Hotel Prodeo pesanan KPK dan Kejaksaan sudah membuktikan daripada partai lain yang “ hanya” menyumbang satu orang saja.

Akankah partai lambang rumahnya para setan ini berjaya di pesta demokrasi 2009 dengan masalah yang sedang dihadapi dan juga rakyat terutama kaum muda yang mungkin kata Kalla tadi muak dengan partainya terealisasikan…kita lihat saja nanti apakah kadernya yang diinapkan KPK di hotel Prodeo hanya segitu atau hampir separuh kadernya dari total anggota partai ini secara nasional harus menginap di Hotel pesanan KPK dan Kejaksaan di seluruh Indonesia ? kita lihat saja…

Berkacalah SBY Sebelum Kaca Meng-Kacai Anda

Hari Rabu (30/4/2008) malam kemarin pukul 20.30 waktu Indonesia barat, disebuah stasiun televisi penulis menyaksikan pidato Presiden SBY dipodium kebanggaannya yang disiarkan langsung dari Istana Negara.

Presiden berpidato soal isu yang beredar saat ini dimana hampir seluruh dunia merasakan dampak dari kegagalan ekonomi dari negara adikuasa Amerika Serikat, seperti harga pangan yang semakin lama semakin mencekik leher dan masih banyak lagi. Tapi Presiden secara khusu mengimbau dan menginstruksikan jajarannya seperti institusi negara dan pemerintahan serta swasta untuk melakukan langkah penghematan.

Adakah yang salah dari pernyataan Presiden soal penghematan seperti penghematan BBM, listrik dan lainnya ? menurut penulis tidak ada yang salah dengan pernyataan Presiden tapi hanya geli dan tersenyum miris mendengarkan pernyataan presiden ini jika dilihat kenyataan ibarat bumi dan langit atau tong kosong nyaring bunyinya.

“ Saya juga berharap karena besarnya subsidi yang dikeluarkan untuk BBM dan listrik tempat-tempat hiburan, belanja, mall dan sebagainya dapat melakukan penghematan yang sungguh-sungguh”
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Soal penghematan sendiri, baik penghematan listrik, BBM dan sebagainya rakyat termasuk penulis sudah melakukan sehemat mungkin dengan anjuran yang diterapkan pemerintah, seperti mematikan dua lampu yang berdaya 100 watt pada pukul 17.00-22.00 terus menggunakan lampu hemat energi, tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sudahkah para institusi ini baik perkantoran mereka atau secara individu misalnya rumah dan kendaraan mereka melakukan penghematan baik listrik maupun BBM ?

Kita bisa lihat bagaimana kantor-kantor pemerintahan baik setingkat Departement hingga lembaga setingkat menteri negara disetiap ruangannya masih terdapat lampu menyala padahal matahari sudah diatas kepala kita, kemudian pada saat jam istirahat baik makan siang atau jumaatan, kita bisa lihat bagaiaman ruangan-ruangan kantor pemerintahan masih ada lampu, AC yang dinyalakan serta komputer dan televisi yang hanya di switch-of bukan dimatikan total, bahkan masih menyala inikah bentuk penghematan dari pada kantor instusi pemerintahan?

Ini sudah yang kedua kalinya Presiden menghimbau agar semua lapisan melakukan penghematan disemua bidang, tapi mana kenyataannya ?

Soal penghematan BBM, penulis justru ingin mensentil dan memberikan kaca besar sekali kepada Presiden jika dikasih waktu untuk berkunjung ke Istana ? kenapa ingin mensentil dan memberikan kaca besar ? karena apa yang diucapkan Presiden SBY soal penghematan BBM membuat penulis tertawa terbahak-bahak, kenapa kaca besar karena mungkin Presiden tidak punya kaca yang sangat besar sekali di Istana atau di Cikeas agar bisa berkaca dan meresapi ucapannya dengan keadaan disekitarnya.

Soal penghematan BBM coba sekarang mari kita berhitung khususnya kepada Presiden dan Wakil Presiden baik, berapa banyak kendaraan baik roda dua dan roda empat yang digunakan untuk mengawal Presiden dan Wakil Presiden di jalan raya ketika melakukan kunjungan baik resmi maupun tidak dalam satu hari atau dalam satu bulan? berapa liter BBM yang dituang kedalam tangki mobil para pengawal dan mobil resmi Presiden dan Wakil Presiden setiap Presiden dan Wakil Presiden berkunjung, berapa liter BBM yang dituang ke dalam tangki bensin berbagai jenis pesawat jika Presiden dan Wakil Presiden berkunjung baik ke daerah maupun ke mancanegara untuk sekali jalan belum termasuk transit disatu negara atau pulang ke tanah air ? silakan hitung dan itu jumlahnya sangat besar sekali karena kapasitas mesin dari setiap jenis kendaraan berbeda dan diatas kapitas mesin kendaraan yang beredar di jalan saat ini.

Bukankah itu jenis pemborosan ? lalu apa gunanya ucapan Presiden soal hemat BBM kalau yang menganjurkannya justru melakukan pemborosan ? betul tidak ?

Saran penulis sich kepada pemerintah soal penghematan segala jenis yaitu, pertama untuk penghematan BBM pemerintah tidak lagi memberikan bantuan atau dispensasi kepada para pejabat negara ini mulai dari mungkin Paspampres, pejabat negara mulai dari Presiden hingga kepala daerah yang selama ini mendapatkan tunjangan Bensin setiap bulan berupa karcis per-150 liter agar DI STOP dan harus bisa merogoh kocek dari dompetnya untuk membeli bensin sendiri sama seperti rakyat jelata yang antre bensin dan minyak tanah serta gas elpiji di SPBU-SPBU, bukankah gaji para pejabat ini mulai dari Presiden hingga Bupati termasuk para pejabat militer diatas Rp.5 juta perbulan baru gaji pokok, Termasuk diantaranya juga dispensasi dan tunjangan listrik yang selama ini rumah pejabat disetiap bulannya dibayarkan langsung oleh pemerintah.

Soal mobil kawalan Presiden dan Wakil Presiden jika berkunjung yang panjangnya hampir sama panjangnya dengan ular Boa, menurut penulis bisa dikurangi, memangnya negara kita negara yang setiap hari penuh dengan bom dan rentetan tembakan yang tidak jelas arahnya seperti yang terjadi di Afganistan, Irak, Palestina kalau negara kita seperti tiga negara yang penulis sebutkan tadi, banyaknya mobil kawalan tidak menjadi masalah, tapi kalau negara kita adem ayem lebih baik dikurangi memangnya semakin banyak kawalan yang melindungi mobil Presiden dan Wakil Presiden yang berkunjung semakin aman, tetapi semakin marah juga emosi pengendara yang tiba-tiba harus menunggu belasan menit bahkan satu jam hanya untuk memberikan jalan kepada para pengawal ini dan tentunya menambah kemacetan yang mana jalan-jalan di Jakarta sudah macet dengan adanya rombongan ini makin tambah macet

Jadi pesan penulis kepada pemerintah, sebelum melakukan atau membuat pernyataan yang nantinya disiarkan dan direkam disemua media baik elektronik maupun cetak maupun online baik dinegara sendiri atau negara luar agar dipikir terlebih dahulu apakah lingkungan sekitar sudah melakukan atau belum jangan sampai ya..tadi tong kosong nyaring bunyinya. Betul tidak !

Mayday…Mayday….

Tanggal 1 Mei kemarin adalalah hari penting bagi semua buruh yang ada dijagat raya ini, karena mereka merayakan hari kemenangan mereka sebagai buruh, tapi yang menjadi pertanyaan adalah khususnya bagi buruh yang ada dinegara ini, apa kabar mereka saat ini apakah nasib mereka bisa disejajarkan dengan buruh-buruh yang ada di negara luar sana paling tidak setara dengan buruh Asia misalnya di Jepang atau korea?

Ternyata nasib buruh kita masih boleh dikatakan tidak layak dan kesejahteraannya minim bahkan miris melihatnya, dimana mereka harus bekerja sepanjang hari tapi pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Kita tahu jumlah pendapatan para buruh di seluruh Indonesia kalau diratakan yaitu Rp.800,000 per bulan, atau kurang dari US$ 3 perhari dan ini masih jauh sekali dari standar ibarat bagai bumi dan langit bila kita lihat upah buruh di Vietnam, dimana saat ini upah mereka mencapai US$ 3,1 per hari sedangkan di negara yang penduduknya paling besar didunia yaitu China, upah buruhnya sekitar US$ 5,4 per hari dan negara yang dipimpin oleh Presiden Perempuan Gloria Magapacal Arroyo dimana sejak tahun 2006 gaji buruh di negaranya meningkat sampai US$ 200 per bulan.

Prihatin itulah perasaan penulis dan mungkin rakyat Indonesia yang melihat nasib para buruh ini bila kita lihat pernyataan-pernyataan daripada para pejabat yang menyatakan bahwa perekonomian negara kita maju, apanya yang maju kalau nasib kesejahteraan buruh dan pekerja diabaikan demi yang namanya gengsi pertumbuhan negara dengan negara lain.

Yang harus kita persalahkan tehadap prihatinnya nasib kesejahteraan para buruh dan tenaga kerja kita adalah pemerintah itu sendiri terutama kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan tentunya Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), karena menurut penulis kedua institusi ini semakin lama semakin tidak bisa melindungi hak-hak daripada para pekerja, kita bisa lihat berapa banyak pengusaha terutama dari kebangsaan Korea dan RRC yang meninggalkan begitu saja pabrik dan perusahaan mereka tanpa ada dosa dan pertanggungjawaban kepada para buruh yang telah lama bekerja, kemudian negara dalam hal ini Depnakertrans juga tidak ada upaya memanggil paksa pengusaha itu untuk diadili, yang ada hanya bentuk koordinasi dan dialog yang tidak ada ujung penyelesaian dalam hal kesejahteraan para pekerja ini sementara para pengusahanya kabur dan menanam investasinya dinegara lain tanpa merasa bersalah betul tidak ?

Menurut penulis percuma ada Undang –Undang tentang ketenaga kerjaan yaitu UU No.13/2003 kalau nasib para tenaga kerja ini tidak sejahtera yang ada mungkin hak keistimewaan para pengusaha untuk mempekerjakan para tenaga kerja negara ini dengan sesuka hati mereka terutama dalam hal penggajian. Sebenarnya kalau mau mensejahterahkan para tenaga kerja dinegara ini gampang yaitu revisi atau bentuk UU tenaga kerja yang baru dimana kementerian tenaga kerja melibatkan berbagai macam elemen serikat tenaga kerja tetapi yang penulis lihat adalah mungkin serikat tenaga kerja yang ikut mengerjakan UU itu kemarin adalah serikat tenaga kerja yang ABS-Asal Bapak Senang, bukan yang frontal atau yang benar-benar merasakan bagaimana gaji yang didapat untuk membeli susu anaknya untuk jatah seminggu belum lagi keperluan yang selalu terhidang di meja makan.

Soal isu yang beredar saat ini adalah penolakan penggunaan Outsearching atau sistem kerja kontrak, sebenarnya sistem ini ada untung dan ruginya kalau menurut penulis. Kalau untungnya adalah para perusahaan akan mencari-cari kita layaknya selebritis dikejar penggemar untuk bergabung ke perusahaan mereka tetapi ruginya untuk negara kita ini adalah program ini justru memiskinkan para tenaga kerja yang diminta bergabung dengan cara-cara yang tidak halal misalnya, bisa diputus kontrak sepihak atau gaji yang ditawarkan tidak sesuai dengan wawancara sebelum memulai pekerjaan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, harus bisa tegas bahkan memPENJARA-kan para pengusaha yang tidak bisa mensejahterakan para pekerjanya yaitu dengan cara sebelum mereka menanamkan investasinya ke Indonesia, terlebih dahulu membuat perjanjian antara Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan semua serikat tenaga kerja yang ada di negara ini baik yang bersifat ABS tadi atau yang frontal agar mereka mau menaati semua peraturan yang berlaku di Indonesia dan tidak mentelantarkan para pekerjanya jika usahanya tidak berkembang dan siap di PENJARA kalau menelantarkan para pekerjanya.

Sebisa mungkin segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui parlement harus bisa menyenangkan para buruh bukan kepada para pengusaha atau pemegang saham, karena yang bekerja dan membangun negara ini adalah kaum buruh BUKAN pengusaha, memangnya para pengusaha ini mau mengaduk semen, mengangkat semen sama batu bata ?

Soal tidak nyamannya berinvestasi di Indonesia oleh kalangan pengusaha luar negeri karena banyaknya birokrasi, menurut penulis sebenarnya mereka saja yang mau di tuntun oleh para pelaku-pelaku birokrasi yang hobi “makan” uang haram, kalau mereka mau melaporkan ke pihak terkait termasuk Presiden, penulis yakin sebenarnya iklim investasi di negara ini sangat maju.

Apakah Mayday tahun depan, para buruh ini turun ke jalan masih dengan isu yang di bawa pada saat Mayday saat ini atau turun ke jalan dengan suka cita karena apa yang diimpikan terutama hal kesejahteraan bisa tercapai bahkan buruh kita bisa merasakan yang namanya kehidupan yang sebenarnya dalam hal ekonomi ? kita lihat saja bagaimana reaksi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam menindak, melaporkan, dan mem-PENJARA-kan para pengusaha dan pemilik saham yang seenaknya menginjak-injak hak daripada para buruh..

Selamat Hari Buruh kawan….rakyat jelata berada dibelakangmu demi terangkatnya harkat dan derajat buruh .

Courtessy Picture : Metrotvnews.com

Old Soldier Vs Human Right tragedy

Beberapa minggu belakangan ini, di hampir setiap harian yang ada di negara ini menampilkan berita tentang adanya keengganan daripada kalangan purnawirawan TNI-POLRI untuk memenuhi panggilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) terkait dengan dibukanya beberapa kasus HAM yang melibatkan beberapa purnawirawan yang terindikasi terlibat ketika mereka aktif dan menduduki posisi strategis.

Memang penulis akui sejak personel dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diisi dari kalangan aktivis HAM ada perubahan yang sangat drastis, dimana kasus-kasus HAM yang pada jaman dinasti cendana ditutup rapat-rapat bahkan rakyat dibuat lupa ingatan oleh mereka dibongkar paksa untuk dilihat lagi apakah ada indikasi pelanggaran HAM oleh militer kepada sipil atau tidak, apa yang dilakukan oleh para anggota Komnas HAM ini patut diacungi jempol dan terbukti sudah para purnawirawan ini kalau menurut penulis agak sedikit ketakutan dan nyalinya sedikit ciut (?) karena kelakuan mereka terhadap sipil sudah mulai tercium, sehingga membuat Menteri Pertahanan Republik Indonesia turun tangan untuk mungkin melindungi mereka dari serangan anggota KomNas HAM, yang mungkin ketika jaman dinasti cendana mereka diinjak-injak haknya oleh militer yang menguasai negeri ini.

“ Kami prihatin Komnas HAM disalahgunakan para oknum anggotanya sendiri yang secara provokatif dan arogan mencoba menafsirkan secara sepihak aturan UU tentang penegakkan HAM "
- Sekjen Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-POLRI –
Letjen (Purn) Saiful Sulun

Tentunya anda masih ingat dengan kasus-kasus pada jaman dinasti cendana seperti Wamena-Wasior, peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II, kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa, Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh dan Papua, kasus 27 Juli 1996, Talangsari, TanjungPriok yang semuanya itu ada hubungan dengan para perwira baju loreng-loreng.

Sebenarnya gampang aja kok untuk kasus ini, kalau memang para purnawirawan loreng-loreng ini merasa tidak bersalah kenapa juga mesti takut dan mempertanyakan alasan Komnas membuka lagi, bukankah para pengabdi rakyat ini dalam salah satu isi sumpahnya ketika mereka akan dilantik menjadi prajurit agar menekankan bahwa menjunjung tinggi keadilan.

Penulis agak keberatan dengan pernyataan mantan Menhan/Pangab yang juga mantan ajudan daripada sang almarhum penjahat kemanusiaan Wiranto yang menyatakan bahwa TNI merupakan tugas negara dan lebih bertanggung jawab adalah pimpinan negara yang notabene kala itu adalah H.M.Soeharto, kalau itu terus dilakukan setiap komnas HAM memanggil para perwira baik aktif maupun purna ketika ada kasus pelanggaran HAM, menurut penulis itu berarti TNI tidak bisa membedakan antara membela kepentingan negara dengan keadilan, kalau seperti ini berarti TNI mau saja jadi maaf KACUNG daripada Soeharto, kita tahu bagaimana kelakuan daripada sang penjahat kemanusiaan ini mulai dari merebut kursi dari sang proklamator hingga dilengserkan oleh mahasiswa, kalau ada beberapa kelompok atau orang yang tidak suka dan sejalan dengan isi otak sang beliau, mereka langsung ditarik dari peredaran dan yang melakukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah para aparat.bukankah itu sifat dari KACUNG selalu melayani dan memuaskan sang majikan, sangat disayangkan sekali kalau ini benar adanya kalau begitu hilangkan saja sumpah prajurit itu.

Apakah para purnawirawan ini masih tetap keras kepala tidak mau mendatangi panggilan komnas HAM terkait dengan kasus-kasus yang dibuka oleh komnas HAM atau dengan sukarela mereka mendatangi kantor komnas HAM, itu hanya Tuhan dan para purnawirawan serta hati keci dan nurani mereka yang tahu, kita hanya berharap kasus HAM yang dahulu supaya bisa diungkap kejelasannya dan tentunya membuat para keluarga korban bisa tidur nyenyak dan pulas tidak seperti saat ini.

BI 1 Check-in di Prodeo KPK, Besan RI 1 lenggang kangkung…kok bisa ?

Teka-teki siapa selanjutnya yang akan check-in di Hotel Prodeo Mabes Polri-Trunojoyo dengan biaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan aliran dana Bank Indonesia setelah dua pegawai dari Bank Sentral Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong sudah menikmati fasilitas yang diberikan oleh KPK

Ya..adalah Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menjadi orang ketiga dari Komplek Bank Indonesia- Kebon Sirih yang harus menikmati hidupnya di Hotel Prodeo. Tetapi dalam hal penangkapan sang Gubernur oleh KPK ada yang ganjil menurut pemikiran dan penilaian penulis.

Kenapa ? kalau dilihat lagi kronologis dari kasus ini bahwa berawal dari ada dugaan banyaknya laporan keuangan atau aliran dana yang keluar dari gedung Bank Sentral ke Senayan dengan keterangan yang mungkin menurut KPK tidak wajar dalam akal sehat, sehingga beberapa pegawai yang berkaitan dengan kasus ini dipanggil ke Kawasan Kuningan-Jakarta untuk dimintai keterangan, singkat cerita dua orang pegawai ditetapkan sebagai tersangka sampai pada hari Kamis (10/04/08) kemarin KPK menetapkan dan mencheck-in kan sang Gubernur kedalam hotel Prodeo.

Lalu apa hubungannya antara Gubernur Bank Sentral dengan Besan RI 1 ? kita tahu siapa besan RI1 yaitu Aulia Pohan, Pohan selama karier hidupnya bekerja di Bank Sentral dengan pangkat terakhir sebelum pensiun dan bersiap-siap momong cucu adalah Deputy Gubernur Senior bersama dengan Miranda Goeltom, Bun Bunan E.J.Hutapea dan Anwar Nasution yang sekarang duduk manis sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK ), hanya Miranda Goeltomlah yang sampai saat ini masih menduduki posisi Deputy Gubernur BI.

Kalau dilihat dari permasalahan ini adalah menurut penulis yang seharusnya masuk kedalam hotel prodeo adalah para Deputy Gubernur Senior termasuk sang besan RI1 bukannya sang Gubernur, karena kejadian ini sudah ada sejak Burhan belum menduduki kursi empuk sebagai Gubernur Bank Sentral, ketika Burhan baru 13 hari menduduki kursi itu langsung dihadapkan dengan persoalan tanda-tangan yang sebelumnya sudah disetujui oleh para Dewan Gubernur untuk mengucurkan aliran dana itu ke Senayan.

Yang menjadi pertanyaan buat KPK adalah kenapa Gubernur BI yang ditangkap dan ditahan bukan sang besan RI 1 yang jelas-jelas sudah lebih tahu dan melakukannya sebelum anggaran itu ditandatangani oleh Gubernur, apakah KPK takut kepada sang presiden jika sang besan ini ditangkap maka KPK akan digoyang atau ekstremnya adalah dibubarkan ? lalu kemudian kasus ini melibatkan dua institusi kenegaraan yaitu Bank Sentral sendiri dan Parlement, kenapa baru manusia-manusia dari Bank Sentral saja yang sudah diungkap dan ditangkap sedangkan anggota Parlement yang sebanyak itu belum ada satu hidungpun yang dibawa ke kantor KPK dan diinapkan ke Hotel Prodeo,jawaban anda sebagai Pejabat KPK ?

KPK sebagai lembaga independent yang tidak bisa diintervensi pihak manapun walaupun dalam pertanggungjawaban kerjanya diberikan kepada sang RI1 harus bisa dalam posisi netral, walaupun yang dijadikan tersangka adalah kawan dekat pejabat KPK sendiri atau yang seperti ini besan RI1.

Beranikah KPK menangkap dan memasukkan sang Besan RI1 ini ke Hotel Prodeo dan juga para anggota dewan yang menikmati hasil aliran dana itu ? hanya Tuhan dan para pejabat yang bekerja di KPK yang bisa menjawab itu kepada para 224 juta jiwa rakyat Indonesia…

Susahnya Menjadi Anak Buah SBY

Susahnya Menjadi Anak Buah SBY, mungkin jawaban seperti ini ketika kita melihat kinerja daripada SBY yang tanpa letih dan lelah bekerja untuk rakyat walaupun sekarang ini banyak kalangan mengkritik beliau karena program-programnya tidak ada peningkatan khususnya untuk rakyat jelata.

Kenapa penulis menulis judul diatas, karena ini berkaitan dengan kegiatan SBY pada hari selasa (8/4-08) kemarin ketika memberikan pengarahan didepan para Bupati, Walikota dan anggota DPRD se-Indonesia, ketika sedang memberikan pengarahan tiba-tiba mata SBY mengawasi gerak-gerik daripada para peserta ternyata ada yang tertidur spontan SBY dengan nada geram menegur dan menyindir para peserta dengan mengatakan bahwa kita harus selalu melayani rakyat bukan sekedar tidur pulas.

Itu coba bangunkan yang tidur itu. Kalau tidur,di luar saja !
Presiden SBY

Menurut penulis apa yang disampaikan SBY ketika menegur para peserta yang notabene adalah abdi rakyat ada benarnya tapi juga ada kekurangannya kenapa? Apa yang disampaikan SBY ini memiliki beberapa aspek dimana satu aspek kita melihat ada benarnya bahwa mereka sebagai abdi rakyat harus bisa 24 jam penuh tanpa lelah melayani rakyat, tetapi bagaimana dengan pidato yang membosankan, lagipula menurut para anggota dewan rakyat daerah, Bupati, Walikota se-Indonesia apa yang disampaikan oleh SBY mungkin tidak berkenan karena yang menjalan roda pemerintahan dan yang tahu pemerintahan dari daerah itu adalah para anggota dewan rakyat daerah, Bupati, Walikota bukan SBY, sang presiden mungkin hanya tahu laporan perkembangannya saja baik itu bagus atau kurang serta jika ada konflik, memang walaupun dalam kenyataan dilapangan banyak sekali para abdi rakyat tidak pernah melakukan pelayanan untuk rakyat yang ada mana rakyat yang selalu rugi jika mengurus suatu keperluan contohnya bagaimana kerja dari para PNS ini apakah mereka bekerja secara full ternyata hanya sebagian saja, kemudian ketika akan mengurus KTP atau surat-surat yang berkaitan pribadi banyak pegawai sepertinya ogah-ogahan melayaninya kalau dipancing dengan selembar kertas bernominal, kalau seperti ini penulis sangat setuju dengan ucapan sang Presiden ini,tapi disatu sisi para abdi rakyat ini adalah manusia biasa bukan robot yang tentunya butuh istirahat, kalau urusan seperti ini mungkin bagi SBY pribadi tidak ada masalah dengan kondisi tubuhnya lalu bagaimana dengan anak buahnya, kita tahu bagaimana kondisi Mantan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M.Ma’aruf yang menderita penyakit stroke yang mungkin penyakit ini muncul karena tidak kuatnya pertahanan tubuh serta saraf otak dengan kenyataan yang harus dijalani beliau sebagai pembantu Presiden yang mungkin sang Majikan mempunyai motto time is money anda loyalty sehingga tubuh dan kesehatan tidak diperhatikan dua hal seperti ini yang mungkin menimpa sang mantan Mendagri, sebelum dengan berita kondisi kesehatan dari sang mantan Mendagri, setidaknya kalau tidak salah ada beberapa menteri yang harus masuk rumahsakit beberapa jam karena ya itu tadi badan menolak dengan kenyataan yang harus dijalani, anda tentunya masih ingat dengan kejadian jatuh dan pingsannya Menteri Negara Lingkungan Hidup ketika mendengarkan pidato dari Kepala Staff Angkatan Laut Republik Indonesia dalam acara kerjasama antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Angkatan Laut Republik Indonesia yang ketika itu berlangsung di atas Kapal Perang Republik Indonesia.

Pimpinan bagaimana dapat memimpin rakyat kalau tidur! Malu dengan rakyat yang memilih. Untuk mendengar pembicaraan untuk rakyat saja tidur! Jangan main-main dengan tanggung jawab. Berdosa, bersalah dengan rakyat –Presiden SBY.

Saran penulis kepada SBY, Pak bekerja untuk melayani rakyat sich sah-sah saja pak, tapi lihat lagi memang tubuh ini ibarat handphone atau accu mobil yang mana setiap periodenya bisa diganti dengan yang baru, lihatlah kondisi sang pembantu anda karena begitu setia bekerja untuk anda sehingga tidak memperhatikan kondisi kesehatannya dan terjadilah yang namanya stroke. Kalau sudah seperti ini apakah anda mau bertanggung jawab tetapi yang ada anda malah menggantinya dengan alasan pekerjaan yang banyak..akan lebih baik kalau anda menegur pejabat yang tidur ketika memaparkan penjelasan anda yang di Senayan karena banyak wakil rakyat yang selalu tidur jika ada misalnya rapat paripurna..

Memang susah menjadi anak buah SBY..

*)ket gambar diambil dari Metrotvnews.com

DPR – Dewan Pemakan (uang) Rakyat !!!

Mungkin diantara pembaca dan pengunjung dari blog ini ada yang pekerjaannya sebagai anggota DPR atau istri dan anak dari Suami dan Bapak dari seorang anggota DPR atau mungkin (maaf!) simpanan atau gigolo dari seorang anggota DPR yang membaca ini mukanya merah atau malah ketawa-ketawi sampai saking perut.

Kenapa penulis menjabarkan kepanjangan dari DPR dengan arti yang sangat mungkin tidak etis, tetapi inilah yang benar menurut pemikiran dan nalar penulis karena penulis sudah gerah dengan tindak tanduk daripada para anggota yang katanya dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat tetapi mana hasil nyata? Omong kosong semua !!!

Ini bermula ketika penulis membaca headline berita dari surat kabar terkemuka, dimana pada headlinenya menulis bahwa banyak uang dengan kisaran miliaran rupiah yang tersimpan di lemari super baja dikawasan Kebon Sirih keluar dengan lancarnya menuju saku – saku daripada anggota DPR baik perorangan maupun tingkat fraksi dan komisi, kalau komisi tentunya komisi Perbankan DPR.

Ke hal-hal apa saja dana miliaran rupiah yang tersimpan dalam lemari superbaja Bank Sentral mengalir ke saku anggota DPR? Paling tidak ada sembilan pokok yang penting untuk diperhatikan walaupun kita hanya bisa geleng kepala jika membandingkan kesejahteraan mereka dengan warga yang sekarang mempunyai hobi makan nasi aking ketimbang beras.

Total uang yang dikeluarkan dari lemari superbaja Bank Sentral mencapai lebih dari Rp.2,309 miliar atau sekitar US$ 142.380 itu selama periode 2006 – 2007 yang dikumpulkan oleh harian yang penulis baca, WOW!! Kalau itu dibagi-bagikan kepada rakyat jelata, mungkin negara ini bukan masuk kategori negara berkembang miskin kali ya!!!

Adapun rinciannya adalah pada urutan pertama, uang ini sebesar Rp.265 Juta dikeluarkan untuk keperluan kunjungan kerja Anggota dewan ke Daerah mulai dari Lampung hingga Banjarmasin dan itupun berkali-kali, Kedua, dana sebesar US$ 60 ribu atau jika dikurskan ke rupiah, Rp.1,165 Miliar dikeluarkan untuk kebutuhan membina hubungan baik (?) dengan Senayan atau lebih kita dengar dengan nama dana representasi.

Ketiga, inilah yang menurut penulis agak kesal dan jengkel karena disangkut pautkan dengan masalah agama kenapa, untuk urusan nomor tiga ini bank sentral mengeluarkan dana Rp.704 juta dengan label Silaturahmi/buka puasa (?) dengan anggota dewan atau parpai politik, konyol !!!. Keempat, Rp.125 juta sebagai bantuan gempa tetapi bantuan ini ditujukan kepada salahsatu partai politik.Kelima, ini lebih konyol daripada kasus nomor empat tadi yaitu bahwa Bank Sentral harus mengeluarkan dana sebesar Rp.30 juta untuk memesan dan membagi-bagikan cendera mata (?) kepada para pengusaha serta pemerintah.

Keenam, ini lebih parah daripada kasus nomor tiga tadi yaitu untuk meniatkan para anggota dewan melaksanakan perintah Allah yang ke-lima, Bank Sentral harus memberikan uang saku ( memangnya Bank Sentral diibaratkan orangtua yang setiap hari memberikan uang jajan kepada anaknya ketika akan berangkat sekolah ) tiap kepala dengan nominalnya US$ 1,000 (silakan hitung sendiri ke mata uang rupiah ). Ketujuh, dimana setiap anggota dewan ada yang sakit baik itu benar- benar sakit atau sekedar ingin mempertebal dompet kulit bermerek itu, setiap anggota mendapatkan jatah uang sakit dari Bank Sentral sebesar US$ 16 ribu. Kedelapan, ini menjadi sarapan wajib bagi para anggota dewan walaupun dari tindakan ini hasilnya tidak ada untuk rakyat yaitu kunjungan ke Luarnegeri dimana Bank Sentral seperti layaknya orangtua memberikan uang saku kepada tiap anggota dewan yaitu sebesar US$ 55,500 dan Rp.120 juta.

Dan yang terakhir adalah Kesembilan dimana Bank Sentral harus mengeluarkan tiap anggota dewan sebesar US$ 9,880 jika ada anggota dewan yang ingin mengikuti kegiatan seperti forum-forum atau seminar dan itu uang itu full dibayarkan untuk semua bidang mulai dari transportasi hingga mungkin sampai kembali ke bangkunya yang nyaman di Senayan tanpa ada hasil nyata dan konkrit bagi rakyat jelata.

Itulah sembilan pelayanan ++ yang diberikan Bank Sentral kepada para anggota dewan yang terhormat tapi tidak ada hasil bagi rakyat jelata. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah memangnya masih kurang gaji yang diterima para anggota dewan ini yang nominalnya puluhan ribu dengan enam digit dibelakangnya setiap bulan, itu baru gaji bulanannya belum lagi tunjangan-tunjangan mulai dari uang rapat, uang UU hingga uang untuk membeli mesin cuci atau mungkin uang pulsa yang nominalnya mungkin hampir seperempat nominal dari nominal gajinya, apakah itu masih kurang ?

Menurut penulis sudah saatnya para anggota dewan lebih serius, fokus terhadap keberadaan rakyat di negeri ini yang semakin lama, semakin hari semakin tidak menentu hidupnya, karena ya tadi kelakuan daripada anggota dewan hingga para pejabat negara yang dalam pekerjaannya selalu mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat kecil dan jelata, tetapi hasilnya mana tidak ada sama sekali.

Kalau memang seperti ini cara-cara para anggota dewan menjerat atau istilahnya Jatah Preman kepada setiap instansi pemerintah, kiranya KPK tanpa perlu lagi adanya laporan dari masyarakat karena sudah ada didepan mata melalui peran pemberitaan dari media massa segera menjeratnya dengan pasal korupsi dan memperkaya diri sendiri, selain itu penulis melihat peran BPK dalam memeriksa buku keuangan dari Bank Sentral sepertinya tidak akurat, kenapa hal seperti ini yang mungkin bagi Gubernur, Deputy Gubernur dan Dewan Gubernur dengan para anggota dewan menggunakan sandi “86 “ sehingga laporan keluar-masuk dana dari lemari superbaja Bank Sentral tidak terdeteksi oleh BPK ketika akan diperiksa buku keuangannya tetapi malah terdeteksi melalui media massa.

Sampai kapan DPR menjadi Drakula Hijau bagi semua instansi yang dalam bekerja dalam pelayanan masyarakat, ketika akan berurusan dengan yang namanya perangkat-perangkat operasional entah itu perangkat hukum atau lainnya harus menyetorkan sepersekian nominal Rupiah yang masuk ke kantong anggota dewan yang jelas-jelas tingkat kesejahteraannya sudah lebih dan sangat jauh mencukupi bahkan mungkin bisa membiayai keluarga orang lain? Hanya hati nurani dari para anggota dewan ini dan Tuhan yang tahu kapan ini akan berakhir.

Konyolnya Menhan Negara ini …

Itulah kenyataan yang ada terutama dalam diri Menhan dimana , seperti yang penulis baca disalahsatu surat kabar pagi skala nasional disana tertulis bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia,Juwono Sudarsono mengatakan bahwa para purnawirawan TNI – Polri dimasa mendatang terutama mereka yang diduga terkait atau melakukan pelanggaran HAM,diimbau tidak usah hadir memenuhi panggilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – KomNas HAM.

Pernyataan sang Menhan ini keluar ketika bertemu dengan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat – Hanura yang juga mantan Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata , Wiranto serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI,Laksamana Muda Henry Williem di Kantor Kementerian Pertahanan pada Senin ( 17/3 ) lalu.

Apa yang dikatakan oleh sang Menhan ini kalau penulis baca,ini sangat menguntungkan sekali bagi para purnawirawan yang dulunya ketika menjabat suatu jabatan di baraknya melakukan suatu tindakan yang melanggar HAM,seperti kita tahu bagaiamana para pejabat loreng – loreng ini di jaman dinasti cendana,begitu kejam terhadap rakyat sipil sudah banyak sejarah kelam dimana rakyat sipil dijadikan “sol “ daripada tentara,seperti kasus DOM Aceh hingga pasca Referendum Helsinki Agustus 2005 , Santa Cruz – Dili Timor-Timur , Talang sari , Tanjung Priok , penculikkan aktivisi dan Mahasiswa , Mei’98 , Semanggi I dan II ,Marsinah , Udin hingga Munir.

“ Nanti kalau datang,keterangan yang diberikan malah bisa dijadikan proses verbal berita acara,yang malah bisa menjadi perkara hukum “ – Juwono Sudarsono , Menhan RI –

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah jika memang benar para purnawirawan ini tidak memenuhi panggilan daripada anggota Komnas HAM dikarenakan adanya rekomendasi dari Menhan lalu bagaimana dengan nasib para korban yang bertahun – tahun menderita dan tidak mendapatkan keadilan sementara pedoman negara kita ini adalah negara hukum?

Saran penulis memang apa yang dikatakan oleh Menhan disatu sisi ada benarnya,tetapi kiranya para purnawirawan ini tentunya masih punya dan tertanam dengan manis didalam tubuhnya yang namanya hati nurani,sejahat – jahatnya orang tetapi kalau hati nuraninya berkata yang benar dan salah kita tidak bisa menyalahkannya,jadi kita serahkan saja masalah ini kepada para purnawirawan itu,apakah mereka bisa melawan yang namanya hati nurani atau tidak hasil dari sanalah yang membuktikan apakah sesuai dengan ucapan dari sang Proklamator kita yaitu Jas Merah – Jangan Sekali – kali Melupakan Sejarah…

Republik Protes

Kenapa penulis menulis judul diatas,dikarenakan adanya berita tentang dua warga negara Indonesia yang berkunjung ke Singapura tetapi begitu sampai di Bandara Internasional Changi – Singapore dua warga negara ini langsung digiring ke kantor otoritas imigrasi Singapore untuk ditanyai beberapa keterangan,tetapi kemudian dilepaskan dan mungkin disertai permintaan maaf dari pihak yang menginterogasi dua pejabat ini.

Yang menjadi masalahnya adalah dua warga negara Indonesia yang diinterogasi oleh pihak otoritas Bandara Changi adalah pejabat atau orang terkemuka di Negara ini yaitu Pengacara senior yang juga menjabat sebagai salahsatu dari Dewan Pertimbangan Presiden – Watimpres,Adnan Buyung Nasution dan Mantan Jaksa Agung Abdulrahman saleh alasan mereka ke Singapore menurut versi dari Adnan adalah menemani Jagung M.A.Rahman untuk berobat mata karena menurutnya kenapa memilih Singapore karena direkomendasikan oleh anaknya yang pernah terkena Glukoma dan berobat disalahsatu rumahsakit di Singapore dan sembuh.

Begitu isu penahanan dua pejabat Indonesia selama dua jam oleh otoritas bandara, menyebar di kalangan media serta membuat semacam opini yang intinya adalah apa yang dilakukan otorita bandara Singapore adalah suatu penghinaan bagi bangsa ini,sehingga dari kalangan pejabat terutama para kalangan Parlement mendesak agak pihak otoritas bandara meminta maaf dan memanggil Menteri Luar Negeri Indonesia serta Duta Besar Singapore di Jakarta untuk dimintai keterangan seputar hal ini.

Kalau menurut penulis sich apa yang dilakukan oleh pihak keamanan bandara Changi-Singapore adalah hal yang wajar dan itu memang sudah menjadi kewajiban dari lembaga keamanan terutama di Bandara yang mungkin saat ini sejak kejadian tragedi WTC 11 September 2001 agak semakin ketat,hanya kitanya saja sebagai orang Indonesia yang mungkin baru melek dengan situasi ini sehingga terkesan agak menjadi semacam penghinaan.

Kita seharusnya berkaca pada diri kita sendiri,sudahkah pihak keamanan kita terutama di Bandara seluruh Indonesia melakukan apa yang dilakukan oleh Keamanan Bandara Changi-Singapore ? jawabnya masih setengah – setengah,yang herannya kenapa sich jika ada masalah menyangkut kebangsaan kita diinjak – injak pasti langsung naik pitam sementara kalau negara orang yang kebetulan bermasalah di negara kita,warga negara yang bermasalah dengan negara kita tidak pernah ribut seperti kasus ini.

Seharusnya kita sadar pada diri sendiri,banyak kok contoh kasus yang sebenarnya kita sebagai warga negara malu,seperti kasus cerobohnya para aparat terutama aparat satpol PP dalam melakukan razia selalu menyamaratakan semua warga yang sedang melintas diarea yang menjadi TKP razia tanpa ditanya terlebih dahulu kepentingan dan keperluan dari warga itu,yang ada malah dibawa dan langsung dikenai sanksi,begitu tahu yang dibawanya bukan sasaran dari razia mereka tanpa dosa mereka tidak melakukan paling tidak permintaan maaf dari semua aparat keamanan yang kebetulan bertugas pada saat razia dan nama baik dari korban salah tangkap ini dipulihkan karena mungkin nantinya mereka akan menjadi aib walaupun mereka tidak bersalah,betul tidak ?

Kasus Changi ini menjadi pelajaran bagi kita yaitu sebelum melakukan protes atau apapun namanya sebaiknya kita intropeksi dulu latar belakang dari suatu peristiwa itu serta kembali ke kita apakah negara kita sudah menerapkan itu atau belum,kalau itu sudah terjawab boleh lah kita melakukan protes tapi dengan yang elegant bukan malah menghancurkan dan memalukan harkat dan derajat negara ini dimata dunia.

Nasi Aking Enak ? Kata siapa….

Ini mungkin peringatan bagi para petinggi di negara ini yang ingin mencoba mendekati rakyat kecil supaya membela para petinggi ini jika ada hajatan dan pejabat ini yang ikut serta tetapi nantinya kalau terpilih sang rakyat kecil pun akan ditinggal.

Kembali ke peristiwa nasi aking,peristiwa ini terjadi pada saat salahsatu ketum partai dimana ketum ini dijaman era mafia cendana menjabat posisi penting dimiliter dan sekaligus dikalangan aktivis HAM sebagai penjahat kemanusiaan berkunjung ke salahsatu desa didaerah Serang Propinsi Banten,ketika berkunjung sang jenderal ini masuk ke salahsatu rumah penduduk yang mungkin pada saat itu sedang makan siang,singkat cerita sang jenderal ini ikut menyantap hidangan siang ini yang ternyata menunya adalah nasi aking,mungkin karena penasaran sang jenderal ini mencicipi nasi aking dengan menyertakan sambal hijau yang banyak langsung melahapnya bahkan sempat menyuapi anak dari sang tuan rumah nasi yang berada di piring sang jenderal,lantas ditanya apakah enak makan nasi aking,kemudian oleh sang jenderal dijawab bahwa nasi aking enak dan nikmat.

Nasi Aking Enak ? kata siapa…kalau membaca dan melihat siaran televisi tentang berita sang jenderal ini makan dan menikmati nasi aking yang menurut sebagian orang tidak enak,menurut penulis ada yang salah dalam komunikasi politik dari sang jenderal ini.bahwa dikatakan oleh sang jenderal diawal ketika selesai berkunjung ke salahsatu rumah tersebut dan menyatakan bahwa nasi aking enak langsung mengundang reaksi dari berbagai kalangan menyatakan bahwa sang jenderal ini berbohong,ya..jelas bagaimana asal dari nasi aking ini sediri,nasi aking adalah nasi sisa yang kemudian dikeringkan dan dimasak kembali dan dihidangkan bersamaan dengan sambal.walaupun setelah pernyataan wiranto ini mengundang kehebohan , sang jenderal ini pun mengklarifikasi pernyataan yang sempat mengundang kontroversi tersebut.

Seharusnya sang Jenderal dalam membentu suatu opini kepada khalayak luas harus bisa melihat situasinya,kalau seperti apa yang dilakukan sang jenderal mustahil tahun depan sang jenderal ini yang selalu mengusung isu kemiskinan serta rating miskin dan pengangguran di Indonesia ini bisa menjadi pemimpin,contohlah sang mantan pemimpin perempuan pertama yang dimiliki Indonesia ini salahsatu selalu menggunakan kata – kata dalam komunikasi politik yang sangat pas dan santun untuk menyindir kalangan birokrat terkait isu – isu terkini dan menyangkut rakyat kecil.

Apakah dengan cara mendekati para masyarakat terutama yang hidup dalam garis kemiskinan bisa meluluhkan hati mereka untuk memilih anda nanti pada saat pesta demokrasi yang semakin dekat ? penulis dan semua rakyat Indonesia tahu bagaiamana kelakukan dan sifat dari para calon pemimpin kita mulai dari tingkat bawah hingga elite teratas kalau ingin menang mereka selalu mengobral bak jualan obat yang sering kita temui di pasar – pasar supaya rakyat tertarik,tetapi apa yang dijualkan oleh para calon pemimpin ketika sudah duduk manis terjanjikan dan terealisasikan dengan nyata kepada rakyat yang telah memilihnya ? TIDAK !! bahkan rakyat semakin menderita akibat dari jualan mimpi dari para pemimpin kita ini.

Jadi sebelum bermimpi untuk duduk manis,kiranya para pemimpin kita ini berkaca dan berintropeksi dengan nuraninya apakah saya pantas untuk memimpin dari sebuah negara yang berpenduduk 220 juta jiwa dimana hampir 49 persennya hidup dalam kemiskinan dan membawa negara ini lebih maju baik maju dalam hal industri maupun maju dalam hal individunya termasuk diantaranya yang berada di dalam garis kemiskinan,kalau itu sudah diyakini penuh oleh para calon pemimpin negeri ini menuju pesta demokrasi tahun 2009 yang semakin menghitung hari maka rakyat akan senang memilih anda…

Adam Air Sayang Adam Air Malang..

Entah ini termasuk berita bagus atau berita sedih yaitu Adam Air akan berhenti terbang untuk sementara waktu karena suatu hal yang kabarnya karena kekuarangan dana operasional,berhenti terbang ini akan efektif pada tanggal 20 Maret 2008.

Kalau menurut penulis tentang Adam Air ini ada dua hal yang perlu dicatat,pertama dengan adanya isu ini yang kemudian dibenarkan oleh salah satu petinggi dari Adam Air itu berarti Adam Air secara gentle kepada masyarakat terutama para pelanggan setia maskapai ini bahwa Adam Air sedang mengalami kesulitan dan satu – satunya cara adalah dengan berhenti beroperasi,penulis mengacungi dua jempol untuk keberanian Maskapai ini walau dengan berat hati,sikap ini lebih bagus ketimbang ditutup – tutupi dan akhirnya para penumpanglah yang menjadi korban jika terjadi kecelakaan.

Kedua, Pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Perhubungan terlebih Perhubungan Udara lebih intropeksi ke dalam terutama hal pemberian izin operasional ketika ada kelompok yang ingin membuka usaha penerbangan jangan sampai seperti kejadian Adam Air ini serta bagaimana caranya agar larangan maskapai Indonesia untuk menginjakkan roda ban pesawatnya diseluruh permukaan landasan bandara di seluruh Wilayah negara anggota dari Uni Eropa agak sedikit dilepaskan

Kita tahu bagaimana kondisi Penerbangan kita baik Penerbangan yang dikelola militer dalam hal ini Angkatan Udara serta Sipil yang sering kita baca dan saksikan di media sering terjadi kecelakaan , pesawat yang tua dan usang ,keterlambatan penerbangan yang berjam – jam dan masih banyak lagi kasusnya,tapi inilah kondisi penerbangan kita,dan kita tidak bisa menutupinya , bangkai atau makanan basi saja kalau kita tutup – tutupi pasti akan tercium juga dan ini juga berlaku di dunia penerbangan.

Apa yang harus diperhatikan para maskapai penerbangan supaya tidak seperti kejadian ini,menurut penulis adalah pertama , jika ada suatu kelompok usaha ingin membuka usaha penerbangan sekiranya harus sudah mempersiapkan segalanya baik infrastruktur fisik seperti pesawat yang harus benar – benar layak terbang serta kondisinya juga yang layak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otitoritas atau federasi Internasional yang menangani khusus penerbangan.

Kedua, adanya disiplin dalam apapun karena selama ini penulis lihat semua maskapai di Indonesia tidak disiplin terutama dalam pengorganisasian jadwal keberangkatan dan tiba pesawat dalam suatu rute dan itu memakan tidak dalam kajian menit tetapi sudah ber-jam – jam sehingga banyak penumpang terlantar dan kurangnya informasi alasan terlambat dari maskapai kepada para calon penumpang , dan yang selalu diucapkan oleh para karyawan maskapai yang biasa menangani urusan tiket kepada calon penumpang adalah kata “ maaf “.Ketiga Pemerintah selaku pihak yang memberikan ijin kepada sebuah perusahaan yang akan “berjualan” di Bandara harus menyeleksi ketat serta tegas karena selama ini penulis melihat dan membaca kenapa banyak terjadi kecelakaan pesawat ya tadi dikarenakan tidak ketatnya pengawasan baik saat pesawat akan digunakan hingga istirahat karena perbaikan.

Apakah dengan adanya penghentian operasional terbang dari maskapai Adam Air akan membuka para pengusaha penerbangan untuk lebih giat memperhatikan struktur fisik dari penerbangan itu sendiri seperti “kesejahteraan” dari pesawat itu serta pelayanan kepada para pelanggannya atau menepikan sisi yang penulis diatas dan hanya mementingkan bagaimana usaha ini lebih untuk dalam hal pemasukan tanpa memikirikan para penumpang dan “ kesejahteraan “ dari pesawat itu,kita lihat saja nanti apakah hanya Adam Air serta salahsatu anak perusahaan penerbangan negara yang berhenti beroperasi atau masih ada lagi..ini menjadi tugas dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Perhubungan Udara dan tentunya para pengusaha maskapai yang ada dinegara ini.

Siapa BI 1 selanjutnya ?

Setelah ramai – ramai publik membaca dan mendengar diberbagai media tentang masalah yang terkait dengan Bank Sentral , sekarang timbul lagi sebuah issue hangat sehangat kopi manis yang selalu tersedia diwarung kopi adalah tentang siapa yang akan duduk manis di Kursi empuk sebagai Gubernur Bank Sentral selanjutnya ? Memang Gubernur BI saat ini Burhanudin Abdulah akan mengakhiri masa tugasnya di kantor yang berlokasi di Kebon Sirih ini.

Tetapi issu yang berkembang adalah bukan akhir dinas sang Gubernur ini terkait dengan kasus yang sedang menimpa BI sendiri melainkan siapa yang akan menggantikannya apakah calon ini berasal dari dalam Komplek BI atau dari luar Komplek ?

Memang beberapa minggu ini dari keterangan yang keluar dari Kantor Kepresidenan bahwa Presiden SBY sudah menetapkan dua tokoh yang akan diberikan kepada anggota dewan untuk di wawancarai apakah dua tokoh yang direkomendasikan oleh Pemerintah layak untuk duduk manis dan memantau perkembangan industri bank serta perjalanan Rupiah terhadap berbagai mata uang yang ada didunia atau tidak ?

Tetapi kenyataannya , sejumlah fraksi yang ada di Senayan berikut anggota dewan meminta agar Presiden mau mengirimkan lagi beberapa calon dari dua calon yang diberikan oleh Presiden.Memang Presiden hanya mengirimkan berkas berupa rekomendasi kepada para anggota dewan yang duduk di komisi – komisi dan fraksi yang berhubungan langsung dengan masalah – masalah keuangan dan perbankan.

Kenapa sebagian anggota dewan sepertinya keberatan dan tidak senang dengan dua nama yang direkomendasikan oleh Istana untuk menduduki kursi empuk di Kebon Sirih ? kalau menurut penulis ini lebih dikarenakan anggota dewan merasa yang berhak menduduki kursi itu adalah orang yang mengerti dengan kondisi yang ada di gedung tersebut dengan kata lain orang itu adalah pejabat atau pegawai dari Bank Indonesia itu sendiri bukan dari luar ?

Kenapa harus orang dalam yang berhak duduk di kursi itu ? memangnya orang luar tidak boleh ? bagaimana kalau nantinya orang luar yang bisa menstabilkan nilai rupiah dan suku bunga Indonesia dari serangan – serangan mata uang dunia dan saham – saham perusahaan asing terkait dengan isu transnasional ? itu mungkin sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh rakyat di bumi ini terhadap isu yang berkembang di sejumlah media..

Penulis berpendapat kenapa juga Dewan harus bersikap sepertinya kurang setuju dengan rekomendasi Presiden , ada apa ini ? kita tahu bagaimana kondisi dari bank sentral kita ini beberapa minggu ini terkait dengan kasus “ kue “ itu yang melibatkan dua institusi strategis di negara ini.

Seorang Gubernur Bank Sentral harus bisa bekerja dibawah tekanan dan harus menciptakan suatu resolusi bahkan revolusi demi amannya pasaran terutama perbandingan harga mata uang nasional terhadap mata uang dunia yang sekarang ini penulis ibaratnya ingus yang kadang turun kadang naik secara tidak menentu , belum lagi laju ekonomi yang ada di negara ini yang semakin hari menurut penulis bisa dibilang setengah – setengah kenapa ? memang disatu sisi ekonomi kita semakin lama semakin menunjukkan hasil yang positif tapi di sisi lain maraknya praktek suap – menyuap serta pungutan – pungutan yang dibilang “aspal “ yang membuat banyak investor asing lari dari bumi ini karena kalkulasi ekonomi mereka jika berjualan di negara kita lebih banyak pengeluaran yang tidak jelas dan resmi ketimbang keuntungan yang selama ini mereka dambakan sebelum masuk ke negara ini betul tidak…?

Soal orang dalam BI sendiri atau luar dari Gedung BI sendiri , kalau menurut penulis apalah bedanya tapi yang pantas untuk sekarang ini melihat kondisi BI minggu – minggu ini ada baiknya kalau yang memimpin Bank Sentral adalah orang luar yang istilahnya tidak pernah bekerja didalam gedung tersebut kenapa ? kita bisa lihat sendiri bagaimana kasus “ kue “ ini yang melibatkan orang dalam BI sendiri , bagaimana masa depan BI di tangan orang – orang dalam BI yang nantinya menjadi orang nomor satu di sana , kalau sekarang saja sudah ada masalah , bukan maksud untuk menyudutkan dan menghakimi para karyawan/ti BI tapi hanya untuk penyegaranlah , pasti ada rasa bosan kalau dipimpin dengan orang yang sekantor atau pernah satu ruangan , toch para karyawan BI ini pun membutuhkan tokoh yang benar – benar berkompeten dan mau bersama – sama mengangkat Rupiah menjadi mata uang yang disegani di kawasan perdagangan dunia setelah atau mungkin diatas Dollar Amerika dan Poundsterling serta Euro.

Kenapa anggota dewan bersikukuh menolak rekomendasi dari Istana , mungkin menurut penulis ini lebih dikarenakan ( maaf ! ) faktor “ delapan enam – 86 “ antara anggota dewan dengan BI atau lebih “ halus “ adalah uang pelicin.kenapa bisa begitu kita bisa melihat dari kasus yang melibatkan anggota dewan periode kerja 1999 – 2004 dengan para petinggi BI dimana ada sejumlah uang yang mengalir deras dari Kebon Sirih ke Rekening bank yang terdapat di Senayan yang jumlahnya mungkin satu koper besi besar yang sering kita lihat di televisi kalau ada berita tentang kondisi keuangan negara dimana latar gambar kesibukan beberapa karyawan BI yang sedang membongkar koper besi besar yang berisi tumpukan uang untuk dimasukkan kedalam lemari besi khusus,untuk meluluskan RUU yang dibuat pemerintah lewat Bank Indonesia tentang Perbankan dengan kata lain kalau Gubernur BI berasal dari orang dalam berarti peluang anggota dewan untuk melakukan ( maaf ! ) permintaan “ kue ” bisa enak dan mengalir lancar ketimbang harus berhadapan dengan orang luar yang mungkin sifatnya tidak seperti sifat dari anggota dewan ini..

Jadi siapa yang memimpin Bank Indonesia menggantikan Burhanudin Abdullah apakah satu dari dua tokoh yang direkomendasikan Istana atau rekomendasi sendiri dari Dewan yang berarti orang dalam BI sendiri atau anda yang membaca dan mengunjungi blog ini mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur BI yang baru ? lumayan satu bulan gaji seorang Gubernur BI sekitar Rp.262.000.000,- sebelum dipotong menjadi sekitar Rp.160.000.000,- itu baru gaji belum lagi tunjangan – tunjangan lainnya yang nominalnya tidak jauh beda dengan gajinya sendiri..berminat ?

Siapa Pemakan “ Kue Tart “ itu

Beberapa minggu mulai dari akhir bulan Januari kemarin hingga detik ini , semua berita yang dimuat dan disiarkan oleh sejumlah media adalah tentang adanya kasus yang melibatkan para petinggi baik yang masih aktif hingga sudah pensiun di Bank Sentral negara ini dengan DPR , kenapa bisa semua wartawan merapatkan barisan di Kantor Bank Sentral ini serta kantor KPK di Kuningan ? karena satu dari pejabat tinggi itu yang dipanggil oleh KPK sekarang ini sudah menjadi bagian dari lingkaran keluarga penghuni komplek Istana Kepresidenan Republik Indonesia.

Ya sosok itu adalah besan dari sang Presiden , para pengunjung dan pembaca sudah tahu siapa yang penulis maksud jadi tidak perlu ditulis lagi di sini,posisi beliau ketika masih berkantor di kawasan Kebon Sirih adalah Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia.

Ada apa dengan Bank Indonesia , KPK dan DPR ? ini tidak lain dan tidak bukan tentang adanya sebuah laporan dari mungkin warga atau barisan individual yang merasa sakit hati terhadap perilaku Bank Sentral kepada KPK tentang adanya dugaan suap – menyuap ( kayak Bayi aja ! ) antara Bank Indonesia dengan DPR tahun kerja 1999 – 2004 soal penyusunan draf RUU Perbankan supaya draf ini bisa selesai dengan cepat , tapi apa yang terjadi pada saat proses penyusunan draf RUU itu menjadi UU ternyata Bank Indonesia telah mengucurkan sejumlah dana yang tidak kecil untuk ukuran rakyat jelata kepada pihak – pihak dalam hal ini anggota DPR yang duduk , telat datang bahkan membolos serta sering tidur manis didalam sejumlah komisi seperti komisi anggaran dan komisi keuangan serta sejumlah fraksi dan itu dilakukan secara berkala..

Sehingga akibat dari laporan itu sejumlah nama beken tersandung dan harus bolak – balik ke kantor KPK untuk di mintai keterangannya ( seperti mau interview pekerjaan saja , kalau sudah datang dua kali biasanya indikasinya pasti diterima ya :-p ) bahkan sampai sang Gubernur tersebut juga dipanggil dan langsung dijadikan tersangka ketiga setelah dua anak buahnya ketika pada periode 1999 – 2004 menjabat sebagai kepala biro dan sebagai eksekutor untuk memberikan “kue tart “ bagi anggota dewan.

Yang agak aneh dan ganjil bagi penulis adalah pernyataan Gubernur yang menurut penulis ingin SDM – Selamatkan Diri Masing – Masing bahwa semua deputy Gubernur termasuk senior serta pihak – pihak terkait harus dijadikan tersangka karena mereka ini mengetahui dan menandatangani berita acara penyerahan itu dan dia yaitu Gubernur tidak tahu apa – apa karena 11 hari setelah menjabat Gubernur dia harus menandatangani sebuah berkas yang beliau tidak tahu isinya dan baru tahu setelah ini keluar..

Aneh bin ajaib.. mana mungkin seorang Gubernur tidak tahu dana yang tersimpan dalam brankas BI bisa keluar begitu dan dibagi – bagikan kepada anggota dewan , secara Bank Indonesia adalah GUDANG dari uang yang ada di negara ini dan seorang Gubernur harus secara otomatis tahu berapa uang yang masuk dan berapa yang keluar..

Penulis serta para pembaca dan pengunjungpun tahu bagaimana kelakuan dari para anggota dewan kita yang katanya wakil dari suara – suara rakyat yang telah memilih mereka untuk duduk manis di Senayan tapi kenyataannya ?

Kita tidak usah munafiklah , uang di negara ini mempunyai beberapa fungsi selain sebagai fungsi utama adalah sebagai alat transaksi dalam hal jual – beli bidang ekonomi juga BISA digunakan untuk melancarkan suatu kegiatan atau usaha supaya tidak terganjal suatu masalah nantinya justru seperti ini yang banyak dicari dan digunakan oleh hampir 80 persen penduduk Indonesia , misalnya untuk membuat KTP , SIM atau akta kelahiran saja kalau menurut INSTRUKSI yang dikeluarkan pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri atau instansi Pemerintah baik dari pusat maupun Propinsi adalah GRATIS !! tapi kenyataan dilapangan BAYAR !! dengan dalil saling mengerti atau bahasa Polisi Indonesia “ delapan enam “ ,betul tidak…?

Makanya tidak heran banyak praktek uang politik atau “ kue “ yang beredar di Senayan dengan berbagai macam bentuk misalnya , untuk melancarkan pembuatan UU atau untuk melancarkan usaha biar seseorang ( mungkin ! )bisa menduduki posisi strategis dalam koridor pemerintah misalnya jabatan Dubes disuatu negara yang “basah”,siapa tahu..atau menjadi Panglima Perang serta Kepala Staff Militer,siapa tahu…benar tidak

Menurut penulis , kasus pengirim dan pemakan dari “ kue “ ini harus diungkap secara terang – terangan dan terbuka kepada 220 juta jiwa rakyat Indonesia walaupun didalam rangkaian sangkaan yang diungkap KPK melibatkan orang dalam lingkaran keluarga Presiden , karena menurut penulis KPK adalah lembaga yang independet dan murni tidak korupsi walaupun pada prajurit KPK jilid I ada yang korup tapi itu tidak melunturkan semangat KPK dalam mencerahkan masyarakat Indonesia bebas dari budaya Korupsi.

Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi KPK adalah kenapa cuma dari pihak BI saja yang diperiksa dan langsung dijadikan tersangka sementara dari anggota dewan baru satu – dua yang dijadikan tersangka , anggota dewan periode 1999 – 20004 yang menghuni Senayan bukan cuma mereka yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK melainkan banyak yang tersebar di tiap komisi atau fraksi yang selalu berteman dengan urusan yang namanya uang dan bank kenapa ?

Memang ada kendala dalam menuntaskan KPK yang selama ini jadi momok bagi lembaga ini adalah setiap akan menindak suatu perseorangan terkait dengan laporan ke KPK soal dugaan KKN selalu terganjal dengan fungsi individual ini yang statusnya PNS atau pejabat negara sehingga harus ada ijin tertulis dari Presiden atau Menteri , semestinya Presiden pun harus bisa menghapuskan praktek ijin – mengijinkan terhadap anak buahnya yang terkait dengan kasus KKN , bukankah Presiden ketika kampanye dulu kalau tidak salah yang penulis baca dan dengar akan menuntaskan KKN tapi mana kenyataannya banyak pejabat negara terutama yang masih aktif dan terkait kasus KKN tidak pernah tuntas karena masalah ijin kalaupun tuntas biasanya sudah habis masa jabatannya.

Jadi siapakah yang mengirimkan dan memakan “ kue tart “ itu di Senayan akan terkuak semua , ini menjadi tugas nyata bagi KPK jilid dua apakah mampu selangkah lebih maju dari hasil kerja KPK jilid satu walaupun didalam kasus yang ditangani KPK jilid dua tersangkut seorang tokoh yang sekarang menjadi bagian dari penghuni Istana Kepresidenan ? kita tunggu saja apakah KPK yang baru bisa membuat gebrakan yang mungkin sebagian orang sebagai kontroversi namun dengan kontroversinya KPK sekarang mungkin negara Indonesia bisa memperbaiki peringkat indeks korupsinya dari semakin bahaya menjadi menjanjikan…khususnya bagi pengusaha dari Luar Negeri yang selama ini takut jika akan menanamkan modal karena lebih banyak pungli ketimbang modal yang dikeluarkan…kita sebagai rakyat hanya bisa berharap dan berdoa….